SKRIPSI, TUGAS KULIAH,MATERI ,

RANCANGAN

BUPATI KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, pemanfaatan ruang untuk

menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata

ruang, keamanan, dan kepentingan umum serta untuk

mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu

mengatur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang

Penggunaan Spektrum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3981);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Penerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor

10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

Tahun 1988 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .

3. Bupati adalah Bupati Kudus.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.

5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/

atau penerimaan dari setiap informasi dalam tanda-tanda,

isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem

kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

6. Penyelenggara Telekomunikasi

adalah perseorangan,

koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik

negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan

pertahanan dan keamanan negara.

7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk

kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau

bangunan-bangunan yang merupakan satu kesatuan

konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan

untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat

berupa baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa

bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desaian dan

konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang

menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Menara Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disingkat

MTB adalah Menara Telekomunikasi yang penggunaannya

dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator.

9. Operator adalah penyelenggara jasa dan / atau jaringan

telekomunikasi yang mendapat

melakukan kegiatan usahanya.

persetujuan untuk

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau Badan.

11. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau Badan.

12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya

disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan

memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan

kepentingan umum.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut

peraturan

perundang-undangan

retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah dan retribusi daerah.

19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi

wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang

untuk menara telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara

telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,

keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan

sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi

pelayanan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan

menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi,

dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya

menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah

Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya

tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas

pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan

biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan Nilai

Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara

Telekomunikasi.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebesar 2 % (dua

persen) per tahun dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan

Bangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun

sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu

langganan.

(4) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh

Bupati.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN, DAN PENAGIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut

oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti

pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau tempat lain yang

ditunjuk oleh Bupati.

(2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi

dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau

petugas yang ditunjuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang membidangi pelayanan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil.

Pasal 16

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada

Bupati.

(2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan

alasan yang jelas.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya

retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar

dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang

sejenis sebagi tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi

dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh

tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi

harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat

Teguran/Peringatan/Surat

lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/

Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak

diterimanya

permohonan

pengembalian

kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak

atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang

Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui

dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat

dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang

Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau

pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib

retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan,

keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU

PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-

undangan retribusi daerah;

b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang

tidak benar;

c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal

sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib

Retribusi atau bukan kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan

ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada

Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan

yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung

permohonannya.

(3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya

permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan

ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

sudah harus memberikan jawaban atas permohonan

tersebut.

(4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XVIII

PEMANFAATAN MENARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

(1) Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan

teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Program Pertanggungan

Pasal 27

Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungan

(asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama

pemanfaatan menara.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

Pasal 28

(1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib

melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan

kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap

tahun.

(2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada

Bupati melalui instansi teknis.

(3) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara

sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh

Bupati.

Pasal 29

(1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan,

pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian

bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan

sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan

pemeliharaan menara.

(2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa

yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan

prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Menara Bersama

Pasal 30

(1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus

untuk menara telekomunikasi dari tahap awal rencana

pembangunan harus diarahkan untuk penggunaan menara

secara bersama.

(2) Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk :

a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan

utama; dan/atau

b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum

mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-

daerah yang tidak layak secara ekonomis.

(3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan

kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada

penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara

secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

(4) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang

digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa

menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh

sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi dan

desain konstruksi menaranya harus mendapatkan

persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. pemilik,

penyedia,

dan/atau pengelolan menara

telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum

tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat;

b. pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi

wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya

kepada calon pengguna menara secara transparan;

c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh

melebihi perhitungan struktur menara;

d. pemilik,

penyedia,

dan/atau

pengelola

menara

telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan

mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih

dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara

telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan

kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;

e. pemanfaatan menara telekomunikasi

tidak boleh

menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat

merugikan pengguna jasa telekomunikasi; dan

f. pemilik,

penyedia,

dan/atau

pengelola

menara

telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi

suatu masalah.

Pasal 32

(1) Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak

memungut biaya penggunaan menara bersama kepada

operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya.

(2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan

pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya

investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan,

serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan

transparansi.

BAB XIX

PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 33

(1) Pengaturan

dan penataan

penempatan

menara

telekomunikasi, serta penetapan zona pembangunan menara

bersama dilakukan dengan memperhatikan:

a. ketersediaan ruang wilayah;

b. kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi;

c. kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan

ketertiban lingkungan; dan

d. kebutuhan komunikasi pada umumnya.

(2) Zona pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 34

(1) Pembangunan menara harus didasarkan pada adanya:

a. rekomendasi peruntukan ruang;

b. izin mendirikan bangunan menara.

(2) Permohonan rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Bupati

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi

tata ruang dengan melampirkan:

a. titik koordinat; dan

b. denah lokasi.

(3) Rekomendasi peruntukan ruang diterbitkan mendasarkan

pada pengaturan dan penataan penempatan menara

telekomunikasi, serta penetapan zona pembangunan menara

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan

Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 35

(1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan

ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga,

serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.

(2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun

pada bagian bangunan gedung.

(3) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung,

Penyedia Menara wajib :

a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis

bangunan;

b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan

gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung;

c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung

bangunan gedung yang dizinkan; dan

d. memenuhi estetika.

Pasal 36

(1) Menara disediakan oleh Penyedia menara.

(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan:

a. penyelenggara telekomunikasi; atau

b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

(3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia Jasa

Konstruksi.

(4) Dalam hal Penyedia menara bukan penyelenggara

telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa

konstruksi

yang membangun menara merupakan

perusahaan nasional.

Pasal 37

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar

baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan

lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang

menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan

mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara,

antara lain :

a. tempat/space penempatan perangkat;

b. ketinggian menara;

c. struktur menara;

d. rangka struktur menara;

e. pondasi menara; dan

f. kekuatan angin.

Pasal 38

(1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan :

a. sarana pendukung; dan

b. identitas yang jelas.

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, antara lain:

a. pertanahan (grounding);

b. penangkal petir;

c. catu daya;

d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction

Light);

e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction

Marking);

f. pagar pengaman; dan

g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi :

a. nama, alamat dan nomor pemilik menara;

b. nama pengguna menara;

c. lokasi dan koordinat;

d. tinggi;

e. beban maksimum menara;

f. tahun pembuatan/pemasangan;

g. kontraktor;

h. pabrikan;

i. nomor dan tanggal IMB; dan

j. kapasitas listrik terpasang.

Pasal 39

(1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki

karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan

operasi penerbangan;

b. kawasan pengawasan militer;

c. kawasan cagar budaya;

d. kawasan pariwisata;

e. kawasan hutan kota;

f. daerah aliran sungai dan saluran.

(3) Menara yang didirikan di atas gedung harus dirancang

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan estetika

kota.

BAB XXI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

(1) Bupati

berwenang melakukan pengawasan dan

pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara

telekomunikasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan

pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur oleh Bupati.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik

Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN NOMOR

SKRIPSI, TUGAS KULIAH,MATERI ,

silahkan pilih gan

Rabu, 23 Mei 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar